Pelaksana tugas Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan
naik pitam karena dicecar anggota Komisi VII DPR dalam rapat kerja
antara Kementerian ESDM dan Komisi VII PR yang membahas asumsi makro sektor ESDM.
Cecaran
tersebut berawal dari pembahasan subsidi untuk Energi Baru Terbarukan
yang diajukan Kementerian ESDM Rp 1,074 triliun dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017.
Anggota Komisi VII DPR
dari Fraksi Demokrat Mulyadi mengatakan pemerintah harus memiliki
rencana pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam lima tahun
terakhir. Ia juga menanyakan evaluasi pemerintah dalam menjalankan
program pengembangan EBT pada tahun lalu.
"Sebetulnya pemerintah harus punya roadmap
terkait ini. Minimal 5 tahun ke depan seperti apa. Sebelum kita masuk
ke detail," kata Mulyadi, dalam rapat kerja, di Gedung DPR, Jakarta,
Selasa (6/9/2016).
Kemudian
anggota Komisi VII DPR Inas Nasrullah Zubir dari fraksi Hanura
mengkritisi praktik pengembangan EBT agar lebih baik. Akan tetapi
dirinya pun mencecar jajaran Kementerian ESDM terkait lemahnya
pengawasan pengembangan EBT.
Inas menyatakan, telah terjadi
praktik jual beli proyek EBT, sehingga pengembangan tidak berjalan
dengan baik. Inas pun meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM
mengeluarkan peraturan untuk menertibkan penyimpangan tersebut.
"Saya
saja bukan pemerintah, saya bisa keluarkan aturan supaya itu tidak
terjadi. Itu yang kita harapkan. Masa bapak sebagai pemerintah tidak
bisa mencegah itu," ujar Inas.
Mendapat serangan tersebut awalnya
Luhut masih menanggapi dengan kepala dingin. Dia mengatakan semua yang
dibahas para wakil rakyat tersebut sudah dibuat oleh jajaran Kementerian
ESDM, dan siap menerima koreksi dari DPR jika terjadi kesalahan.
"Ya
kita lakukan pak. Mudah-mudahan nanti bapak masuk pemerintah, biar
bapak liat sendiri juga. Semua yang bapak tanyakan tadi kita sudah buat
Pak. Nanti bapak koreksi kami pak, dimana kurangnya," ujar Luhut yang
juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
Namun
kelamaan Luhut naik pitam, dirinya tidak terima jika instansi yang
dipimpinnya saat ini tidak banyak berbuat untuk pengembangan EBT.
"Jadi
kalau dianggap kami seperti tidak memenuhi dan memberlakukan, saya
tidak bisa terima juga. Kami sudah lakukan yang bapak katakan, dan saya
ngalamin pak. Biar bapak tahu. Jadi saya mengalami juga bagaimana ini.
Dan ini belantaranya luar biasa," ucap Luhut.
Dengan lantang Luhut melanjutkan, kalau Kementerian ESDM sudah memiliki rencana pengembangan EBT hingga 2025.
"Dan
ini kalau dihitung dari tahun lalu, sampai tahun 2025 kami punya dan
sudah pernah dipaparkan. Jadi jangan saya kira mengorek kemana-keman
yang tidak jelas. Mohon maf. Jadi supaya jelas. Jadi kalau bapak merasa
kami tidak kerja keras, saya tidak mau," tutur Luhut.
Setelah
mendapat penjelasan Luhut, Mulyadi pun mengelak kalau telah mengatakan
Kementerian ESDM tidak optimal dalam pengembangan EBT. "Saya tidak
mengatakan begitu," tegas Mulyadi.
Luhut mengajak saling menghormati upaya yang telah dilakukan
Pemerintah dan menegaskan jajaran Kementerian ESDM memiliki kapabilitas.
"Saya
menghormati bapak-bapak yang Mulia di sini. Tapi kami juga dihormati.
Ini staf saya bukan orang bodoh semua. Kami kerjakan pekerjaan dengan
baik. Kalau kami kurang, saya dari tadi bapak lihat saya perhatikan.
Tapi ada titik balik juga, kalau bapak mendesak-mendesak kami dan
menganggap kami bodoh, mohon maaf pak kami bukan orang bodoh. Kami punya
harga diri!," lanjut Luhut.
Mulyadi pun kembali menegaskan,
dirinya sebagai wakil rakyat berhak memberikan masukan ke Pemerintah.
"Saya sebagai wakil rakyat berhak memberikan masukan ke pemerintah,"
ucap Mulyadi.
Luhut pun mengaku menerima mauskan tersebut, tetapi tidak terima dengan cara Mulyadi yang mencecar jajarannya.
"Ya
saya terima masukan bapak. Tapi saya tidak terima cara bapak
memperlakukan kami seperti kami tidak kerja keras. Saya mohon maaf,
bapak boleh bilang bapak wakil rakyat, tapi bapak jangan menghina saya,"
ujar Luhut.
Setelah adu mulut tersebut terjadi, pemimpin rapat
kerja Gur Irawan Pasaribu memutuskan untuk menskors rapat tersebut,
setelah sekitar 30 menit skor rapat kembali dilanjutkan, namun tidak
lama diskors kembali dan dilanjutkan sampai waktu yang belum ditetapkan.
(Pew/Ahm)
(sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2595635/dpr-cecar-soal-energi-terbarukan-ini-respons-menko-luhut)
Kamis, 22 September 2016
DPR Cecar Soal Energi Terbarukan, Ini Respons Menko Luhut
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
Tulislah komentar anda. karena itu sangat membantu pengembangan blog ini