Pengusaha Kecewa DPR Tolak Subsidi Energi Baru Terbarukan

Pengusaha listrik yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Seluruh Indonesia (APLSI) kecewa dengan ditolaknya subsidi Energi Baru Terbarukan (EBT) oleh Badan Anggaran DPR-RI.

DPR menolak pemberian subsidi EBT yang diajukan pemerintah sebesar Rp 1,1 triliun pada tahun depan. 

Penolakan ini dinilai akan berdampak panjang bagi masa depan kedaulatan energi dan komitmen kerjasama internasional di bidang lingkungan.

Hal tersebut diutarakan Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang di Jakarta.

“Bagaimana dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan gas emisi kaca pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan atau kerjasama internasional pada pertemuan COP 21 tentang perubahan iklim,” jelas dia dalam keterangannya, Kamis (22/9/2016).

Dia mengatakan, pemerintah sudah seharusnya mendorong realisasi pengembangan Energi Terbarukan secara besar-besaran. Sebab dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), di sana juga telah dipatok target porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen dalam bauran energi hingga 2025.

“Untuk mencapai target itu, salah satu kebijakan yang diperlukan adalah subsidi EBT,” pungkas Arthur.

Sejalan dengan Arthur, Wakil Bendahara Umum APLSI Rizka Armadhana mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan penolakan subsidi itu.

“APLSI sangat menyesalkan subsidi energi terbarukan ditolak Banggar,” ujar dia.

Dikatakannya, pengembangan EBT sangat penting dan strategis bagi kedaulatan energi nasional. Sebab itu, DPR dan pemerintah diharapkan bisa menawarkan skema insentif atau pembiayaan lain untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Ada skema insentif lain misal perpajakan atau dana ketahanan energi seperti sawit untuk mendukung EBT,” ujar Rizka.

Pihaknya juga mengusulkan alternatif subsidi. “Misalnya seyogyanya pengembangan EBT di satukan ke dalam anggaran subsidi PLN, seperti energi primer lainnya (gas/diesel) dan tidak dipisah-pisahkan,” pungkas dia.

 Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan subsidi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk EBT dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

Subsidi ini untuk memuluskan subsidi energi yang sumbernya tidak pernah habis, seperti matahari, aliran panas bumi, geoterma, dan sebagainya. Kementerian mengajukan subsidi sebesar Rp 1,1 triliun dengan catatan kurs rupiah berada di level Rp 13.500 per US$. Namun, Banggar memutuskan menolak subsidi itu.

(sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2608160/pengusaha-kecewa-dpr-tolak-subsidi-energi-baru-terbarukan )

Read More

DPR Cecar Soal Energi Terbarukan, Ini Respons Menko Luhut

Pelaksana tugas Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan naik pitam karena dicecar anggota Komisi VII DPR dalam rapat kerja antara Kementerian ESDM dan Komisi VII PR yang membahas asumsi makro sektor ESDM.

Cecaran tersebut berawal dari pembahasan subsidi untuk Energi Baru Terbarukan yang diajukan Kementerian ESDM Rp 1,074 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Mulyadi mengatakan pemerintah harus memiliki rencana pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) ‎dalam lima tahun terakhir. Ia juga menanyakan evaluasi pemerintah dalam menjalankan program ‎pengembangan EBT pada tahun lalu.

‎"Sebetulnya pemerintah harus punya roadmap terkait ini. Minimal 5 tahun ke depan seperti apa. Sebelum kita masuk ke detail," kata Mulyadi, dalam rapat kerja, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

 Kemudian anggota Komisi VII DPR Inas Nasrullah Zubir dari fraksi Hanura mengkritisi praktik pengembangan EBT agar lebih baik. Akan tetapi dirinya pun mencecar jajaran Kementerian ESDM terkait lemahnya pengawasan  pengembangan EBT.

Inas menyatakan, telah terjadi praktik jual beli proyek EBT, sehingga pengembangan tidak berjalan dengan baik. Inas pun meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan peraturan untuk menertibkan penyimpangan tersebut.

"Saya saja bukan pemerintah, saya bisa keluarkan aturan supaya itu tidak terjadi. Itu yang kita harapkan. Masa bapak sebagai pemerintah tidak bisa mencegah itu," ujar Inas.

Mendapat serangan tersebut awalnya Luhut masih menanggapi dengan kepala dingin. Dia mengatakan semua yang dibahas para wakil rakyat tersebut sudah dibuat oleh jajaran Kementerian ESDM, dan siap menerima koreksi dari DPR jika terjadi kesalahan.

‎"Ya kita lakukan pak. Mudah-mudahan nanti bapak masuk pemerintah, biar bapak liat sendiri juga. Semua yang bapak tanyakan tadi kita sudah buat Pak. ‎Nanti bapak koreksi kami pak, dimana kurangnya," ujar Luhut yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Namun kelamaan Luhut naik pitam, dirinya tidak terima jika instansi yang dipimpinnya saat ini tidak banyak berbuat untuk pengembangan EBT.‎

"Jadi kalau dianggap kami seperti tidak memenuhi dan memberlakukan, saya tidak bisa terima juga. Kami sudah lakukan yang bapak katakan, dan saya ngalamin pak. Biar bapak tahu. Jadi saya mengalami juga bagaimana ini. Dan ini belantaranya luar biasa," ucap Luhut.

Dengan lantang Luhut melanjutkan, kalau Kementerian ESDM sudah memiliki rencana pengembangan EBT hingga 2025.

"Dan ini kalau dihitung dari tahun lalu, sampai tahun 2025 kami punya dan sudah pernah dipaparkan. Jadi jangan saya kira mengorek kemana-keman yang tidak jelas. Mohon maf. Jadi supaya jelas. Jadi kalau bapak merasa kami tidak kerja keras, saya tidak mau," tutur Luhut.

Setelah mendapat penjelasan Luhut‎, Mulyadi pun mengelak kalau telah mengatakan Kementerian ESDM tidak optimal dalam pengembangan EBT. "Saya tidak mengatakan begitu," tegas Mulyadi.
Luhut mengajak saling menghormati upaya yang telah dilakukan Pemerintah dan menegaskan jajaran Kementerian ESDM memiliki kapabilitas.

"Saya menghormati bapak-bapak yang Mulia di sini. Tapi kami juga dihormati. Ini staf saya bukan orang bodoh semua. Kami kerjakan pekerjaan dengan baik. Kalau kami kurang, saya dari tadi bapak lihat saya perhatikan. Tapi ada titik balik juga, kalau bapak mendesak-mendesak kami dan menganggap kami bodoh, mohon maaf pak kami bukan orang bodoh. Kami punya harga diri!," lanjut Luhut.

Mulyadi pun kembali menegaskan, dirinya sebagai wakil rakyat berhak memberikan masukan ke Pemerintah. "Saya sebagai wakil rakyat berhak memberikan masukan ke pemerintah," ucap Mulyadi.

Luhut pun mengaku menerima mauskan tersebut, tetapi tidak terima dengan cara Mulyadi yang mencecar jajarannya.

‎"Ya saya terima masukan bapak. Tapi saya tidak terima cara bapak memperlakukan kami seperti kami tidak kerja keras. Saya mohon maaf, bapak boleh bilang bapak wakil rakyat, tapi bapak jangan menghina saya," ujar Luhut.

Setelah adu mulut tersebut terjadi, pemimpin rapat kerja Gur Irawan Pasaribu memutuskan untuk menskors rapat tersebut, setelah sekitar 30 menit skor rapat kembali dilanjutkan, namun tidak lama diskors kembali dan dilanjutkan sampai waktu yang belum ditetapkan. (Pew/Ahm)

 (sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2595635/dpr-cecar-soal-energi-terbarukan-ini-respons-menko-luhut)

Read More

DPR Cecar Soal Energi Terbarukan, Ini Respons Menko Luhut

Pelaksana tugas Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan naik pitam karena dicecar anggota Komisi VII DPR dalam rapat kerja antara Kementerian ESDM dan Komisi VII PR yang membahas asumsi makro sektor ESDM.

Cecaran tersebut berawal dari pembahasan subsidi untuk Energi Baru Terbarukan yang diajukan Kementerian ESDM Rp 1,074 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Mulyadi mengatakan pemerintah harus memiliki rencana pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) ‎dalam lima tahun terakhir. Ia juga menanyakan evaluasi pemerintah dalam menjalankan program ‎pengembangan EBT pada tahun lalu.

‎"Sebetulnya pemerintah harus punya roadmap terkait ini. Minimal 5 tahun ke depan seperti apa. Sebelum kita masuk ke detail," kata Mulyadi, dalam rapat kerja, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

 Kemudian anggota Komisi VII DPR Inas Nasrullah Zubir dari fraksi Hanura mengkritisi praktik pengembangan EBT agar lebih baik. Akan tetapi dirinya pun mencecar jajaran Kementerian ESDM terkait lemahnya pengawasan  pengembangan EBT.

Inas menyatakan, telah terjadi praktik jual beli proyek EBT, sehingga pengembangan tidak berjalan dengan baik. Inas pun meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan peraturan untuk menertibkan penyimpangan tersebut.

"Saya saja bukan pemerintah, saya bisa keluarkan aturan supaya itu tidak terjadi. Itu yang kita harapkan. Masa bapak sebagai pemerintah tidak bisa mencegah itu," ujar Inas.

Mendapat serangan tersebut awalnya Luhut masih menanggapi dengan kepala dingin. Dia mengatakan semua yang dibahas para wakil rakyat tersebut sudah dibuat oleh jajaran Kementerian ESDM, dan siap menerima koreksi dari DPR jika terjadi kesalahan.

‎"Ya kita lakukan pak. Mudah-mudahan nanti bapak masuk pemerintah, biar bapak liat sendiri juga. Semua yang bapak tanyakan tadi kita sudah buat Pak. ‎Nanti bapak koreksi kami pak, dimana kurangnya," ujar Luhut yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Namun kelamaan Luhut naik pitam, dirinya tidak terima jika instansi yang dipimpinnya saat ini tidak banyak berbuat untuk pengembangan EBT.‎

"Jadi kalau dianggap kami seperti tidak memenuhi dan memberlakukan, saya tidak bisa terima juga. Kami sudah lakukan yang bapak katakan, dan saya ngalamin pak. Biar bapak tahu. Jadi saya mengalami juga bagaimana ini. Dan ini belantaranya luar biasa," ucap Luhut.

Dengan lantang Luhut melanjutkan, kalau Kementerian ESDM sudah memiliki rencana pengembangan EBT hingga 2025.

"Dan ini kalau dihitung dari tahun lalu, sampai tahun 2025 kami punya dan sudah pernah dipaparkan. Jadi jangan saya kira mengorek kemana-keman yang tidak jelas. Mohon maf. Jadi supaya jelas. Jadi kalau bapak merasa kami tidak kerja keras, saya tidak mau," tutur Luhut.

Setelah mendapat penjelasan Luhut‎, Mulyadi pun mengelak kalau telah mengatakan Kementerian ESDM tidak optimal dalam pengembangan EBT. "Saya tidak mengatakan begitu," tegas Mulyadi.
Luhut mengajak saling menghormati upaya yang telah dilakukan Pemerintah dan menegaskan jajaran Kementerian ESDM memiliki kapabilitas.

"Saya menghormati bapak-bapak yang Mulia di sini. Tapi kami juga dihormati. Ini staf saya bukan orang bodoh semua. Kami kerjakan pekerjaan dengan baik. Kalau kami kurang, saya dari tadi bapak lihat saya perhatikan. Tapi ada titik balik juga, kalau bapak mendesak-mendesak kami dan menganggap kami bodoh, mohon maaf pak kami bukan orang bodoh. Kami punya harga diri!," lanjut Luhut.

Mulyadi pun kembali menegaskan, dirinya sebagai wakil rakyat berhak memberikan masukan ke Pemerintah. "Saya sebagai wakil rakyat berhak memberikan masukan ke pemerintah," ucap Mulyadi.

Luhut pun mengaku menerima mauskan tersebut, tetapi tidak terima dengan cara Mulyadi yang mencecar jajarannya.

‎"Ya saya terima masukan bapak. Tapi saya tidak terima cara bapak memperlakukan kami seperti kami tidak kerja keras. Saya mohon maaf, bapak boleh bilang bapak wakil rakyat, tapi bapak jangan menghina saya," ujar Luhut.

Setelah adu mulut tersebut terjadi, pemimpin rapat kerja Gur Irawan Pasaribu memutuskan untuk menskors rapat tersebut, setelah sekitar 30 menit skor rapat kembali dilanjutkan, namun tidak lama diskors kembali dan dilanjutkan sampai waktu yang belum ditetapkan. (Pew/Ahm)

 (sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2595635/dpr-cecar-soal-energi-terbarukan-ini-respons-menko-luhut)

Read More

RI Belum Maksimalkan Energi Terbarukan

Pemerintah dinilai belum maksimal manfaatkan energi terbarukan. Padahal sumber energi yang tidak ramah lingkungan cenderung merosot.

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menyampaikan hal itu dalam acara bertema "Menjawab Tantangan Ketahanan Energi dan Perubahan Iklim" di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Faisal mengatakan energi yang digunakan saat ini masih bersumber pada bahan bakar batu bara yang tidak ramah lingkungan. Sementara sumber energi seperti gas, batu bara, dan minyak diketahui produksinya terus menurun per tahunnya. Bahkan ia memprediksi produksi batu bara mengalami defisit dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

 "Komitmen pemerintah untuk energi terbarukan memang ada. Tapi implementasinya masih lemah," kata Faisal, Selasa (23/8/2016).

Faisal mengatakan cadangan minyak di Indonesia tercatat sekitar 3,6 miliar barel pada 2015. Namun jumlah ini terus menurun jika dibandingkan 20 tahun lalu yang mencapai 5 miliar barel. JIka tidak ada gerakan dari pemerintah maka ia memprediksi 12 tahun sejak tahun 2015 maka cadangan minyak bisa habis.

"Kita sampai saat ini masih banyak menimba minyak lebih banyak dari pada menemukan sumur (minyak) yang baru. Masih susah dalam urusan bekerja keras," ujar dia.

Faisal mengatakan pemerintah saat ini juga belum menemukan sumur baru maka sumber energi dalam negeri akan habis. Ditambah penggunaan energi terbarukan yang sampai saat ini juga tidak berjalan semestinya. Ia juga memandang program 35 ribu mega watt dari sumber energi baru pun dinilainya tak sepenuhnya bersih. Lantaran masih menggunakan energi yaitu batu bara sebanyak 60 persen.

"Jadi kalaupun sudah ikut komitmen perubahan iklim tapi perilaku (pemanfaatan energi) tidak berubah ya sama saja," kata dia. (Yanuar H/Ahm)

(sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2584217/ri-belum-maksimalkan-energi-terbarukan)

Read More

RI Belum Maksimalkan Energi Terbarukan

Pemerintah dinilai belum maksimal manfaatkan energi terbarukan. Padahal sumber energi yang tidak ramah lingkungan cenderung merosot.

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menyampaikan hal itu dalam acara bertema "Menjawab Tantangan Ketahanan Energi dan Perubahan Iklim" di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Faisal mengatakan energi yang digunakan saat ini masih bersumber pada bahan bakar batu bara yang tidak ramah lingkungan. Sementara sumber energi seperti gas, batu bara, dan minyak diketahui produksinya terus menurun per tahunnya. Bahkan ia memprediksi produksi batu bara mengalami defisit dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

 "Komitmen pemerintah untuk energi terbarukan memang ada. Tapi implementasinya masih lemah," kata Faisal, Selasa (23/8/2016).

Faisal mengatakan cadangan minyak di Indonesia tercatat sekitar 3,6 miliar barel pada 2015. Namun jumlah ini terus menurun jika dibandingkan 20 tahun lalu yang mencapai 5 miliar barel. JIka tidak ada gerakan dari pemerintah maka ia memprediksi 12 tahun sejak tahun 2015 maka cadangan minyak bisa habis.

"Kita sampai saat ini masih banyak menimba minyak lebih banyak dari pada menemukan sumur (minyak) yang baru. Masih susah dalam urusan bekerja keras," ujar dia.

Faisal mengatakan pemerintah saat ini juga belum menemukan sumur baru maka sumber energi dalam negeri akan habis. Ditambah penggunaan energi terbarukan yang sampai saat ini juga tidak berjalan semestinya. Ia juga memandang program 35 ribu mega watt dari sumber energi baru pun dinilainya tak sepenuhnya bersih. Lantaran masih menggunakan energi yaitu batu bara sebanyak 60 persen.

"Jadi kalaupun sudah ikut komitmen perubahan iklim tapi perilaku (pemanfaatan energi) tidak berubah ya sama saja," kata dia. (Yanuar H/Ahm)

(sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2584217/ri-belum-maksimalkan-energi-terbarukan)

Read More

HomeGlobalInternasional Tolak Listrik dari Pemerintah, Ini Desa Paling Bernyali di Dunia?

Sebuah desa yang terletak di perbukitan dekat perbatasan Queensland-New South Wales baru-baru ini menyedot perhatian. Desa berpenghuni 300 penduduk itu berencana untuk memutus aliran listrik dari Pemerintah Australia.
Jika semua berjalan dengan rencana, desa bernama Tyalgum yang terkenal dengan gaya hidup alternatif itu menjadi tempat pertama di Australia yang 100 persen menggunakan energi terbarukan.
Ide tersebut dicetuskan pada September 2014 oleh seorang pengusaha lokal, Andrew Price. Ia merupakan orang berpengalaman di industri energi terbarukan yang menjalankan perusahaan Australian Radio Towers.
"Memutus aliran listrik (dari pemerintah) merupakan pernyataan ke negara bahwa ini (energi alternatif) bisa dilakukan dan dapat dilakukan," ujar Price kepada BBC seperti dikutip Liputan6.com pada Kamis (25/8/2016).
Meski Tyaglum mungkin bukan merupakan lokasi terdepan untuk menjalankan revolusi energi terbarukan, pendukung rencana itu mengatakan terdapat beberapa alasan mengapa desa tersebut cocok untuk menjalankan proyek.
Pertama, isu keberlanjutan lingkungan erat dengan penduduk Tyalgum yang telah berperang melawan kegiatan fracking--mengambil energi sisa dalam lubang bekas penggalian sumber energi. Masyarakatnya juga mendukung penuh proyek ramah lingkungan.
Desa tersebut juga teraliri listrik di lokasi paling akhir. Hal itu membuatnya tak mengganggu pasokan energi tempat lain jika pemutusan listrik dilakukan.
Selain itu, Tyaglum ingin memperbaiki keadaan ekonominya. Selama ini desa yang bergantung pada bidang pariwisata itu terbebani tagihan listrik.
Menurut keterangan Price, secara kolektif, 300 penduduk Tyalgum menghabiskan 700 ribu dolar Australia atau sekitar Rp 7 miliar hanya untuk listrik, di mana 55 persennya digunakan untuk pemeliharaan tiang dan kabel.
Izin Sosial
Proyek desa mandiri energi itu sejauh ini telah menarik perhatian pemerintah untuk mendanai sekitar 15 ribu dolar Australia atau Rp 151 juta.
Kacey Clifford, yang memimpin proyek tersebut mengatakan, menjaga dan memperdalam dukungan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang merupakan hal penting untuk membuat proyek berjalan terus.
"Merupakan hal penting untuk membuat masyarakat kembali ke konsep tersebut sebelum kita membangun solusi," tutur Clifford.
Saya pikir mereka menyebutnya sebagai mendapat izin sosial," imbuhnya.
Pemasangan sistem energi surya, lengkap dengan panel dan penyimpanan baterai, rencananya akan dimulai pada Oktober 2016.
Biaya yang diperlukan untuk membangun infrastruktur sistem energi surya agar seluruh desa menjadi mandiri secara energi diperkirakan mencapai 7 juta dolar Australia atau sekitar Rp 70,6 miliar.
Usaha yang Layak
Menurut direktur perusahaan Energy for the People dan penulis studi kelayakan Tyalgum Energy Project, Tosh Szatow, walaupun memerlukan izin untuk memotong kabel, tapi itu lebih mudah dari apa yang dipikirkan orang.
"Para regulator telah menangani proyek besar semacam ini. Namun proyek ini memiliki rencana yang benar-benar masuk akal dan membuat mereka senang," ujar Szatow.
"Yang dipedulikan oleh regulator adalah harga energi yang didapatkan pelanggan dan hal-hal seperti keamanan dan ketahanan uji," ucapnya.
Konsultan energi independen, Craig Froome, setuju bahwa isu-isu seperti regulasi, penyimpanan baterai, dan kepemilikan negoiasi dari kabel penghubung bukan merupakan masalah besar yang dapat menghambat jalannya proyek.

Ilustrasi panel surya (Reuters)

"Orang-orang kebanyakan ragu untuk melakukan sesuatu sampai mereka melihat bahwa hal itu dapat berjalan di tempat lain. Anda membutuhkan seseorang untuk mengambil inisiatif dan melakukannya," tutur Froome.
"Akan lebih baik untuk memiliki wilayah percontohan yang benar-benar membuktikan bahwa distribusi desentralisasi akan benar-benar bekerja. Dapatkah Anda benar-benar memutus aliran listrik dari pemerintah?" katanya.
Namun jika proyek itu berhenti sebelum benar-benar dapat memutuskan aliran listrik dari pemerintah. Namun menurut Clifford, hal tersebut bukan merupakan kerugian total.
"Kami tak melihat risiko pada setiap titik karena jika berhenti, orang-orang masih memiliki sel surya di atap mereka," ujar Clifford.

(sumber : http://global.liputan6.com/read/2585678/tolak-listrik-dari-pemerintah-ini-desa-paling-bernyali-di-dunia )

Read More

Podo, Kamera Tempel Mungil Yang Efektif Untuk Kegiatan Foto Selfie

Teknologi kamera memang terus berkembang dan bertumbuh. Bukan hanya pada spesifikasi kamera dan konsep kameranya sendiri, namun beberapa pelengkap kamera juga ikut mengalami perkembangan. Kebutuhan manusia untuk mengabadikan setiap momen dengan kamera yang semakin besar memang membuat permintaan akan sebuah kamera yang praktis dan mumpuni akan terus meningkat. Maka beberapa produsen kamera pun terus berinovasi tiada henti untuk memenuhi tingginya permintaan tersebut.

Aksi jeprat-jepret yang kini berkembang dengan berbagai gaya seperti selfie dan drone selfie membuat kamera menjadi salah satu perangkat yang paling dicari. Tren selfie yang semakin membudaya ini tentunya membutuhkan kamera yang praktis dan mudah. Kehadiran tongsis dan drone mungkin saja bisa menjadi alternatif untuk memudahkan berfoto selfie. Namun dengan adanya aturan berupa pelarangan tongsis dan drone yang saat ini diberlakukan dibanyak negara akan menjadikan kedua produk penunjang selfie ini semakin ditinggalkan.

Kabar buruk buat para pecinta selfie tentang pelarangan penggunaan tongsis dan drone ini membuat mereka mencari alternatif lain agar mereka tetap bisa berselfie. Kini ada sebuah perangkat yang bisa Anda gunakan untuk bisa melakukan selfie dengan lebih modern, efisien dan efektif. Alat itu bernama podo. Podo merupakan sebuah perangkat kamera tempel mungil yang bersifat portabel (bisa dibawa ke mana-mana) dan efektif menunjang kegiatan selfie seseorang.

Lalu seperti apakah kamera yang dikembangkan oleh pengembang kickstarter ini sebenarnya? Berikut ulasannya.

Spesifikasi Kamera Podo

Karena podo ini adalah sebuah kamera, maka ia memiliki spesifikasi atau rincian tertentu. Podo sendiri adalah konsep kamera kecil yang berjalan dengan koneksi bluetooth pada smartphone Anda. Kamera dengan ukuran 38×38 milimeter ini berbentuk kotak dan memiliki resolusi yang cukup besar yaitu 8 megapixel. Dengan resolusi 8 megapixel ini maka kamera podo ini sudah bisa disejajarkan dengan kamera smartphone kelas menengah saat ini.

Selain untuk berfoto, kamera podo ini juga telah dibekali dengan kemampuan merekam video pada resolusi 720p dengan kecepatan 30 FPS yang tentunya sudah berkualitas HD (High Definition. Selain itu kamera Podo juga dibekali cincin LED sebagai indikator status dan shutter time.

Saking mungilnya, kamera podo ini sangat muat untuk dimasukkan dalam saku celana. Kamera ini sendiri dilengkapi dengan grip khusus untuk membuatnya bisa menempel di berbagai jenis bidang dan permukaan. Dengan adanya gel unik yang terdapat pada permukaan kamera Podo ini, membuat gel Podo mudah dibersihkan dengan air sehingga dapat digunakan kembali. Kamera mungil Podo ini juga dilengkapi dengan akselerometer yang berfungsi menghasilkan gambar yang tetap lurus meski permukaan tempat Podo ditempelkan tidak rata.

Cara Penggunaan Kamera Podo

Untuk menggunakan kamera Podo ini Anda hanya perlu menghubungkan smartphone Anda dengan Podo melalui Bluetooth. Setelah terhubung dengan bluetooth, Anda tinggal menempelkan Podo di manapun Anda yang Anda inginkan untuk berfoto. Saat kamera Fodo sudah siap untuk memotret, Anda tinggal menekan tombol shutter pada smartphone Anda yang berfungs sebagai remote atau kontrolnya.

Namun untuk mengsinkronikasikan bluetooth smartphone, Anda membutuhkan #aplikasi kamera Podo yang bisa Anda unduh di Google Play dan AppStore. Dari aplikasi yang Anda unduh ini, Anda tidak hanya bisa menghubungkan kamera Podo dengan smartphone, kegiatan mengedit dan membagi ke sosial media juga bisa Anda lakukan dari aplikasi ini.

Kelebihan dan Keunikan

Dengan spesifikasi yang telah disebutkan diatas, kamera Podo akan sangat efektif untuk mendukung kegiatan foto selfie. Bagaimana tidak, dengan teknik menempel kamera di berbagai permukaan yang tidak memakan tempat seperti tongsis, Anda akan sangat nyaman untuk berselfie ria bahkan untuk space selfie yang luas dan besar.

Dengan remote dan kontrol dari #smarpthone yang bisa di timmer dari jarak jauh, kamera Podo akan membuat Anda semakin leluasa untuk bergaya dan beraksi, karena Anda tak harus memegang tongkat selfie atau remote pesawat drone. Inilah kelebihan kamera Podo yang tidak dimiliki oleh tongsis dan drone.

Sedangkan keunikan kamera Podo ini sendiri terletak pada konstruksi bodinya yang dapat menempel pada permukaan apapun. Dengan sebuah lapisan gel khusus pada bagian belakang Podo membuat kamera Podo dapat menempel pada hampir seluruh bidang permukaan yang anda temui, mulai dari dinding bata, dinding kayu, kaca hingga pohon sekalipun. Dengan demikian, kegiatan selfie yang umumnya Anda lakukan diberbagai tempat ini akan terakomodasi dengan sangat baik.

Baca juga: 10 Aplikasi Editor Foto Hemat Biaya Untuk Para Pengusaha Kecil

Peluncuran dan Harga

Sayangnya untuk memiliki kamera Podo ini Anda harus bersabar dahulu karena, kamera ini baru akan diluncurkan secara global pada Agustus 2015. Tentang harganya sendiri juga belum ada informasi yang jelas. Namun mengingat kamera ini bukanlah kamera kelas profesional, diprediksi kamera Podo ini tak akan terlalu mahal yaitu sekitar US$39,99 atau sekitar Rp 480 ribu.

(Sumber: https://www.maxmanroe.com/podo-kamera-tempel-mungil-yang-efektif-untuk-kegiatan-foto-selfie.html )

Read More